Petunjuk Pengerjaan
Bacalah setiap stimulus dengan cermat.
Analisis informasi dalam stimulus dengan menghubungkannya dengan kondisi sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer.
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari pilihan A, B, C, D, atau E.
Kerjakan secara mandiri dan utamakan penalaran historis daripada sekadar menghafal fakta.
SOAL 1. Ketidakstabilan Kabinet dan Sistem Multipartai
Stimulus
Setelah kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Parlementer. Dalam sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Kehidupan politik ditandai oleh berkembangnya berbagai partai yang memiliki kepentingan dan ideologi berbeda.
Dalam praktiknya, kabinet sering mengalami kesulitan mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen. Perbedaan pandangan antarpartai mengenai kebijakan pemerintah dapat memicu penarikan dukungan terhadap kabinet. Akibatnya, beberapa kabinet tidak mampu menyelesaikan program kerjanya secara optimal karena harus menghadapi persoalan politik yang berulang.
Pertanyaan:
Berdasarkan stimulus tersebut, analisis yang paling tepat mengenai hubungan sistem multipartai dengan ketidakstabilan kabinet pada masa Demokrasi Parlementer adalah ....
A. Sistem multipartai menyebabkan seluruh partai kehilangan hak untuk mengawasi pemerintah.
B. Perbedaan kepentingan antarpartai menyulitkan pembentukan koalisi yang stabil sehingga kabinet rentan kehilangan dukungan parlemen.
C. Sistem parlementer memberikan kekuasaan mutlak kepada presiden untuk membubarkan seluruh partai politik.
D. Ketidakstabilan kabinet terjadi karena Indonesia belum memiliki lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pemerintahan.
E. Banyaknya partai politik membuat kabinet tidak perlu mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen.
SOAL 2. Pemilu 1955 dan Perkembangan Demokrasi
Stimulus
Pemilihan Umum 1955 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu ini diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.
Empat kekuatan politik besar yang memperoleh suara signifikan dalam pemilihan anggota DPR adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Hasil pemilu menunjukkan bahwa dukungan masyarakat tersebar di antara sejumlah partai politik. Tidak ada satu partai yang memperoleh mayoritas mutlak sehingga kerja sama politik tetap diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.
Pertanyaan:
Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan hasil Pemilu 1955 adalah ....
A. Pemilu berhasil menghapus seluruh perbedaan ideologi di antara masyarakat Indonesia.
B. Kemenangan partai-partai besar membuktikan bahwa sistem multipartai tidak lagi diperlukan.
C. Pemilu 1955 secara otomatis menyelesaikan persoalan ketidakstabilan kabinet dan konflik politik.
D. Pemilu memperkuat legitimasi demokrasi melalui partisipasi rakyat, tetapi hasilnya tetap menuntut kompromi antarkekuatan politik.
E. Hasil pemilu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menolak keberadaan lembaga perwakilan rakyat.
SOAL 3. Kegagalan Konstituante dan Dekret Presiden 5 Juli 1959
Stimulus
Salah satu tugas utama Konstituante hasil Pemilu 1955 adalah menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam prosesnya, para anggota Konstituante memperdebatkan dasar negara dan rancangan konstitusi. Perbedaan pandangan yang tajam menyebabkan lembaga tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan yang diperlukan.
Di tengah kebuntuan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret itu membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Peristiwa ini menjadi penanda berakhirnya masa Demokrasi Parlementer dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.
Pertanyaan:
Berdasarkan stimulus, faktor yang paling mendasar dalam kegagalan Konstituante adalah ....
A. Konstituante tidak memiliki tugas untuk membahas dan menyusun konstitusi negara.
B. Pemerintah melarang seluruh anggota Konstituante mengikuti persidangan sejak awal pembentukannya.
C. Perbedaan pandangan politik dan ideologis menghambat tercapainya kesepakatan mengenai konstitusi baru.
D. Pemilu 1955 tidak menghasilkan lembaga perwakilan yang sah secara konstitusional.
E. Seluruh partai politik sepakat menolak pembentukan undang-undang dasar baru sejak awal.
SOAL 4. Sistem Ekonomi dan Kebijakan Ali-Baba
Stimulus
Pada masa Demokrasi Parlementer, pemerintah Indonesia berupaya mengubah struktur ekonomi kolonial yang masih menempatkan banyak pengusaha pribumi pada posisi yang lemah. Salah satu kebijakan yang dikenal adalah Program Ali-Baba yang dikaitkan dengan Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
Program ini bertujuan mendorong kerja sama antara pengusaha pribumi yang disebut “Ali” dan pengusaha nonpribumi yang disebut “Baba”. Melalui kerja sama tersebut, pengusaha pribumi diharapkan memperoleh pengalaman, keterampilan, dan kesempatan berkembang dalam dunia usaha. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala, antara lain keterbatasan modal, pengalaman usaha, dan kecenderungan sebagian pihak memanfaatkan program demi keuntungan jangka pendek.
Pertanyaan:
Evaluasi yang paling tepat terhadap tujuan dan kendala Program Ali-Baba adalah ....
A. Program tersebut bertujuan menghapus seluruh kegiatan perdagangan swasta agar pemerintah menjadi satu-satunya pelaku ekonomi.
B. Program tersebut membuktikan bahwa pengusaha pribumi telah menguasai seluruh sektor industri nasional.
C. Program tersebut hanya berorientasi pada peningkatan ekspor tanpa memperhatikan perkembangan pengusaha pribumi.
D. Program tersebut gagal karena pemerintah melarang pengusaha nonpribumi terlibat dalam kegiatan ekonomi nasional.
E. Program tersebut menunjukkan upaya membangun pengusaha pribumi melalui kerja sama ekonomi, tetapi keberhasilannya terhambat oleh lemahnya kapasitas usaha dan pelaksanaan kebijakan.
SOAL 5. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Stimulus
Pemerintah pada masa Demokrasi Parlementer menghadapi persoalan struktur ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak kepada pengusaha pribumi. Salah satu upaya yang ditempuh adalah Program Benteng yang dikembangkan sejak awal 1950-an. Program ini memberikan dukungan, termasuk fasilitas perizinan impor dan kredit, kepada pengusaha pribumi agar mereka mampu membangun usaha dan bersaing dengan pengusaha yang telah lebih kuat.
Akan tetapi, pelaksanaan program tidak selalu menghasilkan penguatan usaha yang berkelanjutan. Sebagian penerima fasilitas belum memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial yang memadai. Selain itu, terdapat praktik penyalahgunaan fasilitas dan kerja sama semu yang tidak mendorong pengembangan usaha pribumi secara nyata.
Pertanyaan:
Jika pemerintah ingin memperbaiki kelemahan Program Benteng, kebijakan lanjutan yang paling sesuai dengan tujuan awal program tersebut adalah ....
A. Menghentikan seluruh bantuan pemerintah kepada pengusaha pribumi karena persaingan harus berlangsung tanpa dukungan apa pun.
B. Memperkuat pendampingan usaha, pelatihan manajemen, pengawasan penggunaan kredit, dan evaluasi perkembangan usaha penerima bantuan.
C. Memberikan fasilitas impor hanya kepada pengusaha yang telah menguasai pasar nasional agar pelaksanaan program lebih mudah.
D. Mengganti seluruh pengusaha swasta dengan badan usaha milik negara tanpa mempertimbangkan tujuan program.
E. Memperbanyak izin impor tanpa menilai kemampuan penerima dalam mengelola usaha.
SOAL 6. Pemilu 1955 dan Demokrasi Perwakilan
Stimulus
Pemilu 1955 sering dipandang sebagai salah satu pemilu paling penting dalam sejarah awal Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya di DPR dan Konstituante. Proses tersebut memperlihatkan bahwa persaingan politik dapat disalurkan melalui mekanisme pemilihan umum.
Meskipun demikian, setelah pemilu berlangsung, perbedaan ideologi dan kepentingan di antara partai-partai tetap menjadi tantangan. Persaingan politik tidak selalu berakhir dengan terbentuknya kesepakatan yang kuat mengenai kebijakan pemerintah maupun dasar konstitusi negara.
Pertanyaan:
Penilaian yang paling seimbang terhadap pelaksanaan Pemilu 1955 adalah ....
A. Pemilu tersebut tidak memiliki arti karena tidak langsung menghilangkan seluruh konflik politik.
B. Pemilu tersebut membuktikan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan apabila satu partai menguasai seluruh parlemen.
C. Pemilu tersebut gagal sepenuhnya karena Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya.
D. Pemilu tersebut merupakan kemajuan penting dalam demokrasi perwakilan, meskipun tidak otomatis mengatasi perbedaan ideologi dan ketidakstabilan politik.
E. Pemilu tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan politik.
SOAL 7. Pemberontakan Daerah dan Tantangan Integrasi Nasional
Stimulus
Pada masa Demokrasi Parlementer, pemerintah pusat menghadapi berbagai tantangan yang mengancam integrasi nasional. Ketegangan antara pusat dan daerah dipengaruhi oleh persoalan pembagian keuangan, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, kondisi pembangunan yang tidak merata, serta dinamika politik dan militer.
Pada 1957, sejumlah tokoh daerah dan militer menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat melalui gerakan yang kemudian dikenal sebagai Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). PRRI diproklamasikan pada 1958, sedangkan Permesta telah dideklarasikan pada 1957. Konflik ini berkembang menjadi persoalan keamanan yang serius dan dihadapi pemerintah melalui langkah politik maupun operasi militer.
Pertanyaan:
Analisis yang paling tepat mengenai munculnya gerakan PRRI dan Permesta adalah ....
A. Gerakan tersebut semata-mata disebabkan oleh penolakan masyarakat daerah terhadap pelaksanaan Pemilu 1955.
B. Gerakan tersebut membuktikan bahwa seluruh daerah di Indonesia ingin memisahkan diri dan membentuk negara baru.
C. Ketegangan pusat-daerah menunjukkan bahwa persoalan distribusi sumber daya, representasi politik, dan hubungan sipil-militer dapat mengancam integrasi nasional.
D. Gerakan tersebut muncul karena pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan antardaerah.
E. Konflik tersebut tidak berkaitan dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer.
SOAL 8. Perbandingan Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin
Stimulus
Demokrasi Parlementer berlangsung di Indonesia pada 1950–1959. Dalam sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan kehidupan politik ditandai oleh peran besar partai-partai. Pergantian kabinet menjadi salah satu ciri yang menonjol, terutama ketika dukungan politik di parlemen melemah.
Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Perubahan tersebut diikuti dengan penguatan kedudukan presiden dan perubahan dalam praktik hubungan antarlembaga negara. Pemerintah menyatakan bahwa perubahan sistem diperlukan untuk mengatasi kebuntuan politik, tetapi dalam perkembangannya kekuasaan semakin terpusat pada presiden.
Pertanyaan:
Perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut, berdasarkan stimulus, adalah ....
A. Demokrasi Parlementer menempatkan kabinet dalam pertanggungjawaban kepada parlemen, sedangkan Demokrasi Terpimpin memperkuat pemusatan kekuasaan pada presiden.
B. Demokrasi Parlementer tidak mengenal partai politik, sedangkan Demokrasi Terpimpin menghapus peran presiden.
C. Demokrasi Parlementer memberikan kekuasaan mutlak kepada militer, sedangkan Demokrasi Terpimpin menyerahkan seluruh kekuasaan kepada parlemen.
D. Demokrasi Parlementer tidak menggunakan konstitusi, sedangkan Demokrasi Terpimpin tidak memiliki lembaga negara.
E. Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin memiliki mekanisme pertanggungjawaban kabinet yang sepenuhnya sama.
SOAL 9. Pergantian Kabinet dan Efektivitas Pemerintahan
Stimulus
Selama masa Demokrasi Parlementer, Indonesia mengalami pergantian beberapa kabinet, antara lain Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman-Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Djuanda.
Setiap kabinet menghadapi persoalan yang berbeda, mulai dari keamanan, ekonomi, hubungan pusat-daerah, hingga penyelenggaraan Pemilu 1955. Pergantian kabinet tidak selalu berarti bahwa seluruh kebijakan pemerintahan sebelumnya dihentikan. Namun, masa kerja yang relatif singkat dapat menyulitkan kesinambungan program, khususnya ketika pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dengan perubahan dukungan politik di parlemen.
Pertanyaan:
Berdasarkan stimulus, dampak pergantian kabinet yang paling mungkin terhadap pembangunan nasional adalah ....
A. Seluruh kebijakan pemerintah otomatis berhasil karena setiap kabinet memiliki program yang berbeda.
B. Pergantian kabinet menghilangkan kebutuhan akan perencanaan pembangunan jangka panjang.
C. Pemerintah dapat menjalankan semua program tanpa dipengaruhi perubahan dukungan politik.
D. Pergantian kabinet selalu meningkatkan stabilitas karena seluruh konflik politik langsung terselesaikan.
E. Ketidakpastian politik dapat menghambat kesinambungan program dan menyulitkan pelaksanaan kebijakan pembangunan secara konsisten.
SOAL 10. Evaluasi Pelaksanaan Demokrasi Parlementer
Stimulus
Masa Demokrasi Parlementer merupakan periode penting dalam perkembangan kehidupan demokrasi Indonesia. Pada masa ini, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, partai-partai berkembang, dan Pemilu 1955 berhasil diselenggarakan. Kebebasan politik dan persaingan antarpartai menjadi bagian penting dalam kehidupan negara.
Di sisi lain, Indonesia menghadapi persoalan berupa pergantian kabinet, perbedaan ideologi yang tajam, kesulitan menyusun konstitusi baru, konflik pusat-daerah, dan berbagai masalah ekonomi. Berakhirnya masa Demokrasi Parlementer melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga dan mekanisme demokrasi saja belum tentu menjamin stabilitas pemerintahan.
Pertanyaan:
Berdasarkan stimulus tersebut, evaluasi yang paling tepat mengenai pelajaran sejarah dari masa Demokrasi Parlementer adalah ....
A. Demokrasi harus dihindari karena perbedaan pendapat selalu menyebabkan kehancuran negara.
B. Demokrasi membutuhkan lembaga yang berfungsi, budaya kompromi, kemampuan membangun konsensus, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
C. Stabilitas politik hanya dapat dicapai dengan menghapus seluruh partai politik dan menghentikan pemilihan umum.
D. Keberhasilan demokrasi sepenuhnya ditentukan oleh banyaknya jumlah partai politik yang ikut pemilu.
E. Permasalahan ekonomi dan integrasi nasional tidak memiliki hubungan dengan stabilitas sistem politik.
Sudah Selesai Mengerjakan? Yuk, Koreksi Jawabanmu!
Bagaimana hasil latihan soal HOTS Sejarah Indonesia materi Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959)? Sudah yakin dengan jawaban yang kamu pilih?
Sekarang saatnya mengukur pemahamanmu! Setelah menyelesaikan seluruh soal, silakan periksa dan cocokkan jawabanmu dengan kunci jawaban serta pembahasan yang tersedia.
Jangan hanya melihat berapa banyak jawaban yang benar. Pelajari juga alasan di balik setiap jawaban agar kamu semakin memahami peristiwa sejarah, mampu menganalisis sebab-akibat, dan lebih siap menghadapi soal-soal HOTS maupun TKA.
Ingat, kesalahan bukanlah akhir dari belajar, melainkan kesempatan untuk memperbaiki pemahaman!
๐ KLIK DI SINI UNTUK MENGOREKSI JAWABAN ANDA!
Selamat mengevaluasi hasil belajar. Terus semangat, tingkatkan kemampuan berpikir kritis, dan raih hasil terbaikmu! ๐ช๐
0 komentar:
Posting Komentar